1.580 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di NTT

Jumat, 16 Oktober 2009 | 19:53 WITA

KUPANG, POS KUPANG.Com -- Kasus kekerasan terhadap perempuan di Nusa Tenggara Timur (NTT) selama kurun waktu 2006 sampai September 2009, mencapai 1.580 kasus.

"Para korban adalah perempuan dewasa dan perempuan yang masih tergolong anak-anak," kata Kapolda NTT, Brigjen Pol Antonius Bambang Suedi seperti dikutip Kasubag Bimbingan dan Penyuluhan Biro Bina Mitra Polda NTT, Kompol Anthonia Pah, di Kupang, Jumat (16/10/2009).

Anthonia mengatakan, dari jumlah kasus tersebut, kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa mencapai sekitar 1.037 kasus, sedang anak-anak sekitar 543 kasus. Jenis kekerasan yang terjadi berupa kekerasan fisik, seksual, psikis, penelantaran dan kasus sejenisnya.

Dari identifikasi kasus tersebut, kasus kekerasan fisik terhadap perempuan dewasa mencapai sekitar 648 kasus dan anak-anak mencapai 35 kasus dan sisanya adalah kasus kekerasan seksual, psikis, penelantaran dan sejenisnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan Polda NTT, kata Anthonia, kasus kekerasan terhadap perempuan di NTT umumnya karena persoalan konstruksi sosial dan hirarki sosial dalam masyarakat.

Selain itu, budaya belis, minuman keras, tekanan ekonomi, pria idaman lain (PIL) dan wanita idaman lain (WIL) serta temperamental masyarakat NTT yang keras.

Ia menambahkan, kasus-kasus tersebut baru merupakan jumlah yang terkecil yang terungkap ke permukaan karena adanya pengaduan dari perempuan korban kekerasan.

"Banyak kendala yang kami hadapi saat melakukan penyidikan, seperti malu mengungkap fakta yang terjadi karena merasa berdosa dan tidak etis, psikologis terganggu atau tertekan, ragu menyampaikan apa yang dialami," katanya.

"Karakter-karakter korban kekerasan ini, telah ikut membungkam tindakan kekerasan terhadap dirinya sendiri, sehingga selalu luput dari perhatian atau tindakan terhadap pelaku," tambahnya.

Menurut Anthonia, kekerasan terhadap perempuan adalah suatu kejahatan kemanusian yang melanggar HAM perempuan.

Karena itu, penanganan kekerasan terhadap perempuan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, penegak hukum dan masyarakat.

Anthonia menyarankan paket UU yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan di antaranya KUHP, UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No.23 Tahun 2002 tentang Pelinudngan Anak, UU No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) perlu disosialisasikan lebih intensif lagi agar semua pihak paham dan mengetahui akan hak dan dampak hukum yang terjadi bagi dirinya. (antara)