Bersama Membangun Nusa Tenggara Timur

Rendah Keterlibatan Masyarakat Dalam Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum di Kota Kupang Hingga saat ini, keterlibatan masyarakat dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak berhadapan dengan hukum di Kota Kupang masih rendah. Tak hanya itu, dunia usaha dan media pun ternyata setali tiga uang. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Provinsi NTT Sylvia R Peku Djawang SP.,MM., dalam paparan Workshop Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum di Kota Kupang pada Senin (16/9/2019) Silam. Dalam workshop yang digelar di Lontara 2 Room Hotel Sasando Kupang itu, Sylvia menjelaskan bahwa, keterlibatan masyarakat dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak berhadapan dengan hukum hingga hari ini belum maksimal dan sesuai dengan ideal. Anak anak sesuai prioritas perlindungan UU nomor 23 / 2002 membutuhkan perlindungan khusus. Oleh karenanya, pemerintah meletakan isu perlindungan anak sebagai salah satu indikator RPJMD 2018 2023 yakni persentase kasus

Bangun Kolaborasi Tekan Angka Stunting di TTU Lewat Program BISA Save The Children dan Nutrition International bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Timor Tengah Utara (TTU) menjalin kerja sama dalam rangka menekan angka stunting di daerah itu melalui program Better Investment for Stunting Alleviation (BISA). Kerja sama antara Pemkab TTU dan dua lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut dituangkan dalam perjanjian kesepahaman atau Memorandum off Understanding (MoU) yang ditandangani Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes serta pihak Save The Children dan Nutrition International, belum lama ini. Chief Of Party BISA, Prima Setiawan dalam pertemuan bersama Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes secara virtual mengatakan, program BISA dilaksanakan atas kerja sama Save The Children dan Nutrition International untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam pencapaian tujuan stategi nasional guna mempercepat penurunan angka stunting. Setiawan mengatakan, implementasi program tersebut adalah

foto by Liputan 6.com Bocah NTT Tetap Semangat Sekolah dengan 'Kaki Tongkat' Kupang- Stenly Yesi Ndun, bocah 7 tahun di Desa Tuapanaf, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur ini hanya memiliki satu kaki. Hal ini dialami Yesi sejak lahir. Sejak berumur tiga tahun, Yesi dan saudari kembarnya, Stela Ndun, tingaal bersama kakek dan neneknya. Himpitan ekonomi, membuat kedua orangtua mereka merantau ke Kalimantan. Meski fisiknya tak sempurna, bocah ini tetap semangat ke sekolah menggunakan tongkat dari kayu. Kayu itu ia gunakan sebagai pengganti kakinya. Saban hari, ia harus berjalan sejauh 1 KM ke sekolah. Bocah kelas 1 SDN Bijaesahan ini bermimpi punya kaki palsu. Namun orangtuanya yang hanya sebagai buruh kasar di Kalimantan tak memiliki dana. Merawat 8 Cucu Di rumah berdinding kayu, Yesi dan tiga saudara kandungnya hidup bersama kakek dan neneknya. Selain Yessi dan tiga saudaranya, ada empat cucu lain yang dipiara pasutri lansia ini. "Kami suda

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkomitmen   untuk menciptakan fasilitas umum yang ramah bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), pernyataan ini disampaikan oleh Dra. Bernadeta M. Usboko, M. Si,  selaku Kepala  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Acara Pembukaan Kegiatan Uji Coba Fasilitas Umum Yang Ramah  Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), bertempat di Ruang Cendana 3 Hotel Neo Kupang pada tanggal 30 November 2017 silam Kegiatan Uji Coba Fasilitas Umum Yang Ramah  Anak Berkebutuhan Khusus (ABK),  bertujuan  untuk memanfaatkan fasilitas umum yang ramah ABK seperti Rumah Sakit, Pasar Tradisional, Terminal Angkutan Kota, Tempat Ibadah dan Trotoar. Selain tujuan tersebut diatas, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pemenuhan hak  Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), memberikan kesamaan persepsi tentang fasilitas umum ramah ABK, memberikan rujukan untuk mengembangkan/memanfaatkan fasilitas umum r