Bersama Membangun Nusa Tenggara Timur

Dana bantuan sosial (bansos) tahun anggaran 2010 yang dikelolah Biro Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bermasalah. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT terungkap, dari total dana bansos sebesar Rp 26.502. 420.000, yang diduga bermasalah sebesar Rp Rp 20.450.205.303. Dari salinan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diperoleh di Kupang, Sabtu (15/10), akhir pekan lalu terungkap, pada periode Januari hingga Setember 2010 penyaluran dana itu bermasalah. Ketidakberesan penggunaan dana sebesar Rp 20.450.205.303 itu antara lain untuk bansos bagi ormas di NTT sebesar Rp 6.509.000.000. Bantuan tidak sesuai peruntukan sebesar Rp 607.341.000 dan yang belum dipertanggungjawabkan mencapai Rp 13.333.864.303. LHP BPK RI Perwakilan NTT itu juga menyebutkan, penyaluran dana bansos yang tidak sesuai peruntukan adalah belanja iklan Rp 161.346.000, kunjungan ke Jerman selama 10 hari Rp 166.428.000, sewa pesawat te

Kupang, NTT Online - Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) banyak mengalami gangguan jiwa, setiap hari pasien yang datang berobat di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum (RSU) W. Z. Yohanes Kupang, mencapai 10 sampai 24 orang. Direktur RSU Kupang, Alfons Anapaku, mengatakan, penderita gangguan jiwa di NTT, jika penderita gangguan jiwa sekitar 14,6 persen atau sekitar sepuluh persen dari jumlah penduduk NTT yang kini berjumlah 4,6 juta jiwa. Artinya, jumlah penderita gangguan jiwa di NTT diperkirakan mencapai sekitar empat sampai lima ribuan orang yang jiwanya terganggu. Direktur RSU Kupang, Alfons Anapaku, mengatakan hal itu ketika membuka kegiatan seminar sehari tentang “Tren Gangguan Jiwa terkini” yang digelar di aula RSU Kupang, Senin (17/10) siang. Dikatakan Anapaku, jumlah penderita gangguan jiwa yang berobat dan dirawat di Poli Jiwa dan Instalasi Kesehatan Jiwa RSU Kupang pun menunjukan tren