KUPANG -- Masyarakat NTT dinilai belum otonom, berkeadilan dan tingkat ekonomi yang masih diam di tempat dari tahun ke tahun. Padahal, pemerintah propinsi NTT mengklaim ada peningkatan dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dari tahun ke tahun.
Untuk itu, gubernur yang baru dilantik perlu duduk bersama untuk
mengevaluasi program apa yang sudah berhasil lima tahun lalu, apa dampaknya dan apa yang harus dilakukan lima tahun ke depan.
Hal ini disampaikan Sekertarus Lembaga Penelitian Undana, Dr. Ludji Michael Riwu Kaho dalam Dialog Interaktif Nasional Perspektif Pembangunan NTT Lima Tahun Ke Depan di Studi Satu RRI Kupang, Rabu (17/7/2013).
Tampil sebagai nara sumber Direktur Utama Bank NTT, Daniel Tagu Dedo, SE, Ketua Kadin NTT, Abraham Paul Liyanto, Kepala Bidang 2 Bappeda NTT, Dr. Marius Jelamu, dan Sekertaris Lembaga Penelitian Undana, Dr. Ludji Michael Riwu Kaho, moderator Aser Rihi Tugu.
Hadir pada kesempatan ini, Kepala LPP RRI Kupang, Enderman Butar-Butar, tokoh masyarakat, akademisi, pengusaha dan LSM.
Dialog interkatif ini disiarkan secara nasional melalui Pro 3 RRI Jakarta.
Ludji mengatakan, NTT memiliki 1.192 pulau dengan pergerakkan orang, barang dan jasa yang akan menentukan stabilitas ekonomi masyarakat. Tetapi, katanya, pergerakan ini terhambat, orang Sabu hanya tahu bahwa mereka memproduksi gula sabu, Flores dan sebagainya. Barang dan jasa yang terhambat akan menyebabkan ekonomi kita menjadi biaya tinggi.
Kebanyakan harga yang dibeli di sini jauh dari harga pasa di Pulau Jawa dan Bali.
Ia mengatakan, penganggaran di APBN drai pusat melihat jumlah orang dan luas pulau, persoalan laut itu menjadi hal yang tidak diperhutungkan.
"Bagaimana menggerakan barang dan jasa dengan very yang kapasitasnya hanya tiga sampai empat jam pelayaran, tetapi di NTT bisa sampai 16 jam. Ini ada pergerakan orang dan barang yang terhambat dan inilah persoalan kita," ujarnya.*
Sumber: Pos Kupang
Comments
Post a Comment